Pemerintah memastikan sejumlah program bantuan tetap berjalan pada 2026. Namun, tidak semua skema bantuan tahun sebelumnya dilanjutkan. Salah satunya, Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersifat sementara dan tidak lagi menjadi program rutin.
Berikut jenis bantuan sosial yang masih tersedia:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan bantuan bersyarat yang ditujukan bagi keluarga dengan kategori tertentu, seperti ibu hamil, anak usia dini, lansia, penyandang disabilitas, serta peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori penerima, antara lain:
-
Ibu hamil dan anak usia dini: total hingga Rp3.000.000 per tahun (dicairkan bertahap).
-
Lansia dan penyandang disabilitas berat: Rp2.400.000 per tahun.
-
Peserta didik:
-
SD/sederajat: hingga Rp900.000 per tahun
-
SMP/sederajat: hingga Rp1.500.000 per tahun
-
SMA/sederajat: hingga Rp2.000.000 per tahun
-
2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Program BPNT disalurkan melalui saldo elektronik yang dapat digunakan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Nilai bantuan sebesar Rp200.000 per tahap dan dapat dicairkan melalui bank penyalur yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Penyaluran dilakukan secara bertahap, dan pada beberapa wilayah dapat dicairkan dalam bentuk uang tunai sesuai ketentuan daerah setempat.
3. Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan:
-
SD/SDLB/Paket A: maksimal Rp450.000 per tahun
-
SMP/SMPLB/Paket B: maksimal Rp750.000 per tahun
-
SMA/SMK/SMALB/Paket C: maksimal Rp1.800.000 per tahun
Dana disalurkan langsung kepada siswa penerima melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
Program ini memberikan jaminan pembiayaan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah menanggung iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan agar peserta tetap memperoleh akses layanan kesehatan.
5. Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program ini ditujukan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Bentuk bantuan meliputi bantuan tunai, paket sembako, alat bantu mobilitas, hingga dukungan sosial lainnya.
Nilai bantuan dapat mencapai sekitar Rp600.000 per tahap atau setara Rp2,4 juta per tahun, tergantung jenis intervensi yang diterima.
Cara Mendaftar Bansos Secara Online
Pemerintah menyediakan aplikasi resmi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Google Play Store maupun App Store. Proses pendaftaran dilakukan sebagai berikut:
-
Unduh dan pasang aplikasi Cek Bansos.
-
Buat akun menggunakan NIK, nomor KK, dan data pribadi sesuai dokumen resmi.
-
Unggah foto KTP serta swafoto sambil memegang KTP.
-
Login ke akun yang telah diverifikasi.
-
Pilih menu “Daftar Usulan” dan isi formulir pengajuan bantuan.
-
Tentukan jenis bantuan yang diajukan.
-
Kirim pengajuan dan tunggu proses verifikasi oleh dinas sosial setempat.
Aplikasi ini juga memungkinkan masyarakat mengusulkan pihak lain yang dinilai layak menerima bantuan, seperti tetangga atau anggota keluarga.
Cara Mendaftar Bansos Secara Offline
Bagi warga yang tidak memiliki akses internet, pendaftaran tetap dapat dilakukan secara manual dengan mendatangi kantor desa atau kelurahan setempat. Prosedurnya meliputi:
-
Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan.
-
Melampirkan KTP, Kartu Keluarga, serta surat keterangan tidak mampu bila diperlukan.
-
Menunggu proses verifikasi dan validasi data oleh petugas.
-
Hasil penetapan penerima diumumkan melalui desa/kelurahan atau sistem resmi Kemensos.
Cara Mengecek Status Penerima Bansos
Masyarakat dapat memantau status kepesertaan bantuan melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id. Data yang perlu diisi meliputi wilayah domisili dan nama lengkap sesuai KTP. Sistem akan menampilkan status penerimaan untuk program seperti PKH, BPNT, maupun bantuan lainnya.
Pemantauan secara berkala penting dilakukan agar masyarakat tidak melewatkan informasi penting terkait pembaruan data atau perubahan kebijakan penyaluran bantuan.